BINGKAIKOTA.COM – Sejumlah investor dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026. Aksi tersebut menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.
Dalam rekaman video yang beredar, massa tampak terlibat adu argumen dengan petugas keamanan dan pegawai BGN saat menuntut kejelasan nasib sejumlah SPPG di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang hingga kini belum dapat beroperasi.
Salah satu peserta aksi, Anjas Pramono dari Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T, mengungkapkan bahwa banyak investor telah menggelontorkan dana besar untuk membangun dapur MBG, bahkan sebagian di antaranya menggunakan pinjaman bank.
Namun, setelah berbulan-bulan menunggu, izin operasional yang diharapkan belum juga diterbitkan. Kondisi ini disebut menyebabkan kerugian bagi para investor, padahal pembangunan dapur dilakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di daerah 3T.
“Saya sendiri memiliki lima titik SPPG di NTT dan NTB bersama rekan-rekan. Semua persyaratan sudah lengkap, mulai ID, bangunan, kepala SPPG hingga ahli gizi. Tetapi sampai tujuh bulan belum juga bisa beroperasi,” ujar Anjas seperti dikutip Suarabaru.id, Selasa, 9 Juni 2026.
Kondisi tersebut, membuat para investor mengalami kerugian karena investasi yang telah ditanamkan belum menghasilkan manfaat maupun pendapatan. Padahal pembangunan SPPG dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Padahal, menurutnya, pendirian SPPG 3T justru dilakukan untuk membantu pemerintah dalam menghadirkan MBG di daerah 3T. Investor justru ditawari untuk membangun dapur berdasarkan permintaan dari kepala satuan wilayah setempat.
Karena menilai MBG di daerah 3T adalah prioritas, maka banyak investor yang bersedia untuk berinvestaai membangun dapur. Bahkan banyak di antaranya yang rela melakukan kredit perbankan untuk biaya membangun dapur.
“Saya sendiri memiliki lima titik SPPG di NTT dan NTB bersama rekan-rekan. Semua persyaratan sudah lengkap, mulai ID, bangunan, kepala SPPG hingga ahli gizi. Tetapi sampai tujuh bulan belum juga bisa beroperasi,” ujar Anjas.
Setelah melakukan aksi, perwakilan massa akhirnya diterima untuk melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan BGN, termasuk Kepala BGN yang baru, Naniek S. Deyang.
Dalam pertemuan tersebut, Anjas mengaku sejumlah persoalan yang disampaikan mendapat perhatian serius.
“Beliau mengaku cukup terkejut setelah mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Bahkan beliau menyampaikan belum mengetahui secara detail proses pendirian maupun kendala yang dihadapi SPPG 3T,” kata Anjas.
Menurutnya, hasil audiensi menghasilkan komitmen dari pimpinan BGN untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi serta keluhan yang disampaikan APGI 3T dalam waktu dekat.
Pewarta: Ade Saputra l Editor: Lukman
