BINGKAIKOTA.COM – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang, M. Rhamadoni mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi tersebut menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. penyidik harus menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Aparat penegak hukum perlu mendalami seluruh keterangan yang muncul dalam proses penyidikan, termasuk informasi yang disampaikan tersangka Sony Sanjaya terkait dugaan adanya tekanan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam perkara tersebut,” ujar Rhamadoni, Sabtu, 6 Juni 2026.
“Apabila benar terdapat pihak-pihak berpengaruh yang melakukan tekanan sebagaimana diklaim oleh tersangka Sony Sanjaya, maka aparat penegak hukum harus berani mengusutnya tanpa pandang bulu. Pengungkapan kasus ini harus dilakukan dari hulu hingga hilir, dari tingkat pusat sampai ke titik-titik yang terindikasi diperjualbelikan,” tambahnya.
Ia juga menilai, keterangan yang disampaikan tersangka dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Selain itu, HMI Cabang Tangerang meminta agar pengusutan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh wilayah dan titik pelaksanaan MBG yang terindikasi menjadi objek praktik jual beli maupun penyimpangan anggaran.
“Program MBG merupakan program strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, dugaan korupsi dan jual beli titik tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” tegas Rhamadoni.
HMI Cabang Tangerang juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi komprehensif, termasuk audit terhadap titik-titik yang diduga bermasalah, penelusuran aliran dana, serta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga terkait.
Di sisi lain, pihaknya meminta agar aparat memberikan ruang dan perlindungan hukum apabila terdapat pihak yang bersedia bekerja sama mengungkap jaringan yang lebih luas dalam kasus tersebut.
“Kami mengawal proses penegakan hukum yang transparan dan mendorong agar setiap pihak yang memiliki informasi penting terkait kasus ini diberikan kesempatan untuk menjadi justice collaborator sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh aktor yang terlibat dapat diungkap secara terang benderang demi tegaknya keadilan dan pemberantasan korupsi,” tandas Rhamadoni.
Pewarta: Ade Saputra l Editor: Lukman
