Bingkaikota.com – Warga Kampung Parung Kored, Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, kini harus akrab dengan genangan air di lingkugan rumah mereka. Sejak tiga hari terakhir, kawasan RT 02 RW 01 menjadi tempat penampungan air hujan dengan ketinggian mencapai 50 centimeter.
Namun, air kali ini bukan sekadar fenomena alam biasa warga menyebutnya sebagai banjir buatan akibat ditutupnya jalan pembuangan air yang biasa digunakan oleh warga selama puluhan tahun.
Kampung yang berada di dataran rendah ini dulunya dikenal sebagai daerah yang bebas banjir. Sistem resapan alami dari empang luas di sekitarnya mampu menampung debit air hujan dengan baik.
Namun, segalanya berubah sejak pemilik lahan melakukan proyek pengurukan lahan di area belakang pemukiman.
Nurhalim, seorang warga setempat, menunjuk ke arah tumpukan pondasi yang memutus aliran air pembuangan penduduk.
Dengan nada getir, ia menjelaskan bahwa jalur air selokan warga telah dikunci mati oleh beton bangunan.
“Banjir ini sebenarnya baru-baru aja, baru beberapa bulan ini semenjak ada pembangunan di belakang, ada pengurukan di belakang. Sebelumnya sama sekali tidak pernah ada banjir. Karena dulu kan pembuangannya jelas ke sana, ada resapan di tengah-tengah, ada empang besar,” kenang Nurhalim.
Kini, drainase berukuran 80 sentimeter yang menjadi tumpuan warga telah hilang. Akibatnya, air dari dapur warga maupun air hujan tidak memiliki jalan keluar dan mengepung pemukiman di RW tersebut.
“Jadi jalur air yang tadinya ada, drainase sekitar 80 senti, sekarang tertutup total sama pondasi-pondasi bangunan itu. Jadi air nggak bisa ke mana-mana, ya ngumpulnya di pemukiman warga ini. Ketinggian bervariasi, ada yang di atas 50 senti, ada yang mau 1 meter. Ini saja sudah tiga hari nggak surut-surut airnya,” tambah Nurhalim.
Nurhalim mengaku, memang sudah ada upaya bantuan dari pemerintah dengan mengirimkan bantuan pompa penyedot air.
Namun, alat tersebut kini tak lebih dari pajangan karena kata dia, tidak ada tempat lain untuk membuang air yang mengepung pemukim tersebut.
“Bantuan pompa sudah ada, tapi masalahnya mau dipompa ke mana? Jalurnya ditutup semua. Jadi ya percuma kalau cuma pompa tapi drainasenya nggak ada, dibuang ke atas juga tetap aja air kembali lagi ke sini (pemukiman),” keluh warga.
“Ini hanya menunggu panas aja dan air meresap ke tanah,” Imbuhnya.
Di sisi lain, kekesalan warga memuncak karena merasa diabaikan oleh pihak pengembang (PT) dan aparat terkait. Haji Samin, salah satu tokoh yang sudah bermukim di daerah tersebut sejak tahun 1990, menyatakan bahwa janji pembangunan drainase baru terus diulur-ulur.
Menurut Samin, kesepakatan sudah pernah dibuat di tingkat Kelurahan, namun implementasinya jauh dari harapan warga.
“Sebenarnya waktu mau ada pembangunan, kita sudah berkali-kali bahas, bahkan sampai di Kelurahan. Kita bahas ramai-ramai dari PT, dari aparat pemerintahan, dari warga pada kumpul di Kelurahan. Janjinya mau dibuatkan drainase, nyatanya sampai sekarang nol, enggak dipenuhi gitu,” cetus Haji Samin sambil menunjukkan riwayat percakapan di ponselnya.
Samin merasa geram ketika dijanjikan pengerjaan baru akan dimulai pada Agustus 2026. Baginya, menunggu empat bulan lagi di tengah cuaca ekstrem sama saja dengan membiarkan warga menderita.
“Saya WA Pak Haji Jamal minggu kemarin. Ini jawabannya, Agustus katanya baru mau dibuat drainase. Lah kalau sekarang baru bulan empat (April), ke Agustus empat bulan lagi. Lah keburu mati duluan kita! Mana hujannya sekarang kan enggak tentu. Kalau setiap hujan banjir, Agustus baru dibuat, warga sini keburu mati semua,” tegasnya.
Dia juga menceritakan bahwa proyek yang menutup saluran air tersebut awalnya merupakan proyek yang lumayan besar.
Berdasarkan informasi yang diterima Haji Samin, lahan tersebut hendak dibangun lapangan padel, namun tidak jadi.
“Dulu sih saya pernah tanya, Pak Haji, itu di belakang mau dibangun apa? Enggak bangun apa-apa, Haji, katanya, cuma mau dibangun lapangan padel. Akhirnya diuruk, nyatanya katanya lapangan padelnya gagal. Jadi ya kita bilang proyek ini proyek terbengkalai,” kata Samin kepada wartawan.
Bagi Haji Samin dan warga Parung Kored lainnya, masalah ini bukan sekadar soal air masuk ke rumah, melainkan soal hak mereka sebagai warga negara yang taat pajak.
“Harapan saya sebagai warga, masalah drainase dipercepat. Kasihan warga yang lain. Warga kan pada bayar pajak. Pajak dikemanain? Saya tuh contohnya sudah bayar pajak tahun ini. Nah, terus uang pajaknya itu dibawa kemana kalau warga dibiarin kebanjiran begini?” tanya Samin menutup pembicaraan.
Di tempat yang sama, Lurah Parung Jaya, Murdani, membenarkan bahwa wilayah tersebut merupakan dataran rendah. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan genangan air.
“Kami terus berkoordinasi dengan PUPR dan kecamatan. Saat banjir terjadi, kami langsung turun tangan dan dilakukan penyedotan air, namun kondisi wilayah memang rendah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya pernah ada usulan pembangunan drainase, namun terkendala kesiapan lahan warga.
“Dulu sempat diusulkan drainase, tapi ada beberapa warga yang belum siap lahannya digunakan. Selain itu, dulu ada empang sebagai resapan. Setelah ditutup, akses air jadi terhambat,” jelasnya.
Murdani berharap pembangunan drainase dapat segera terealisasi pada tahun ini untuk mengatasi persoalan banjir yang dialami warga.
“Itu dulu memang ada empang di tanah itu, warga mengalirkannya kesana, jadi air yang dari rumahan memang masuk kesana, begitu memang ditutup ya itu aksesnya (tidak ada akses air), tapi memang udah berkali-kali kita usulkan mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana drainase,” Jelasnya.
Pewarta: Ade Saputra
Editor: Puji Rahman Hakim
