BINGKAIKOTA.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan klarifikasi tegas membantah tuduhan adanya instruksi pembatasan jangkauan (shadowban) atau penurunan konten kritis terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial.
Isu ini mendadak viral setelah sejumlah influencer ternama, termasuk Tasya Farasya, mengeluhkan views Instagram Stories mereka yang anjlok drastis dari jutaan menjadi puluhan ribu usai menyuarakan kelestarian lingkungan.
Menanggapi polemik tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid menyatukan suara bahwa kritik masyarakat sangat dibutuhkan pemerintah sebagai masukan penanganan karhutla, sekaligus mendesak platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab atas perubahan algoritma mereka.
“Kami jelaskan lagi, bahwa tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla,” ujar Meutya melalui akun Instagram resmi Kemkomdigi, Rabu, 21 Oktober 2026.
Menurutnya, informasi terkait Karhutla sangat penting bagi pemerintah, membantu dalam masukan penanganan. Pemerintah juga menaikkan informasi terkait Karhutla dalam berbagai kanal media sosial pemerintah dalam kerangka komunikasi publik.
“Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla,” tutur Meutya.
Terkait algoritma yang diduga membatasi berbagai informasi karhutla atas dasar Community Guidelines Platform, Kemkomdigi justru terus mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi algoritma dari para platform.
“Karena apa yang kita lihat dan kita konsumsi di media sosial seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih. Tidak diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata,” papar Meutya.
“Jika ada gangguan layanan pada unggahan terkait karhutla di platform, baik itu Meta, TikTok atau platform lainnya, ajukan aduan atau banding kepada platform terkait, lalu laporkan juga kepada kami,” pungkasnya.
Pewarta: Ade Saputra l Editor: Lukman
