Setda Belanja Obat Rp30,8 Miliar, Hilman PORTAS Menggugat

Foto ilustrasi. Bingkaikota.com/Lukman Hakim.

BINGKAIKOTA.COM – Belanja obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp30,8 miliar di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 memunculkan tanda tanya. Terlebih, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) disebut tidak mengetahui adanya puluhan transaksi pengadaan tersebut.

Berdasarkan data dokumen anggaran yang ditelusuri, belanja kebutuhan medis itu tercatat dalam 54 transaksi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai alasan anggaran teknis kesehatan ditempatkan di Setda, sementara urusan kesehatan dan kefarmasian berkaitan langsung dengan Dinkes serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Koordinator Poros Tangerang Solid (PORTAS), Hilman Santosa, mempertanyakan dasar dan urgensi penempatan anggaran tersebut. Menurutnya, pengelolaan belanja obat dan alat kesehatan bernilai puluhan miliar rupiah perlu disertai penjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab serta mekanisme pelaksanaannya.

Baca juga:  Gali Potensi Sepakbola dan Pertumbuhan Ekonomi, Ketua Bumdes Sinar Sahabat Desa Kalong II Gelar Launching SSB.

“Kalau urusan teknis kesehatan dan kefarmasian berada di Dinkes dan RSUD, lalu anggaran obat Rp30,8 miliar justru tercatat di Setda, ini perlu dijelaskan. Apa dasar penempatannya, apa urgensinya, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya?” ujar Hilman Kamis, 19 November 2026.

Ia juga mempertanyakan mekanisme pengadaan dalam 54 transaksi tersebut. Mulai dari metode pemilihan penyedia, identitas pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga keterlibatan tenaga teknis kesehatan dalam penyusunan spesifikasi dan harga perkiraan sendiri (HPS).

Menurut Hilman, pengadaan kebutuhan medis membutuhkan keahlian teknis agar spesifikasi dan mutu barang sesuai kebutuhan. Karena itu, perlu dipastikan apakah tenaga kefarmasian atau personel teknis dari Dinkes dilibatkan dalam proses pengadaan tersebut.

Baca juga:  Sekjen Badak Banten Lebak Banyak Belajar Diorganisasi 

Tak kalah penting, PORTAS mempertanyakan keberadaan fisik barang setelah dibeli. Mulai dari lokasi penyimpanan, pihak penerima, hingga fasilitas kesehatan atau pengguna akhir yang memperoleh obat dan alat kesehatan tersebut.

“Jangan sampai barang sudah dibeli, tetapi tidak jelas disimpan di mana, disalurkan ke siapa, dan siapa yang menggunakannya. Distribusinya harus bisa dibuktikan dengan dokumen yang jelas,” tegasnya.

PORTAS juga meminta agar pengadaan tersebut diperiksa untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan belanja obat dan alat kesehatan yang dilaksanakan Dinkes, Puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Hilman mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati DPRD Kabupaten Tangerang untuk mengadukan persoalan tersebut sekaligus meminta digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) secara terbuka dengan menghadirkan Setda dan Dinkes.

Baca juga:  Disnaker Dorong Perusahaan Taat Struktur dan Skala Upah Untuk Hindari Perselisihan

“Masyarakat berhak tahu, uang rakyat Rp30,8 miliar dibelanjakan untuk apa dan ke mana barangnya,” tegas Hilman.

Hingga berita ini disusun, pihak Setda Kabupaten Tangerang belum memberikan tanggapan atas pertanyaan mengenai dasar penempatan anggaran, pelaksanaan 54 transaksi, serta kejelasan penyimpanan dan distribusi obat maupun alat kesehatan senilai Rp30,8 miliar tersebut.

Pewarta: Lukman Hakim l Editor: AS04