Aktivis Desak KPU Buka Verifikasi Ijazah Anggota DPRD Banten, Puji RH: Publik Berhak Tahu

Aktivis meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme verifikasi ijazah yang digunakan anggota DPRD Provinsi Banten saat mengikuti Pemilu Legislatif. Bingkaikota.com/Lukman Hakim.

BINGKAIKOTA.COM – Transparansi persyaratan administrasi anggota legislatif kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, aktivis meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme verifikasi ijazah yang digunakan anggota DPRD Provinsi Banten saat mengikuti Pemilu Legislatif.

Desakan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pencalonan wakil rakyat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan dokumen pendidikan para legislator.

Aktivis Puji RH menilai KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai tahapan pemeriksaan dokumen persyaratan calon anggota legislatif.

Menurutnya, keterbukaan informasi bukan berarti membangun tuduhan terhadap individu tertentu, melainkan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap proses demokrasi.

“Kami meminta KPU Provinsi Banten terbuka menjelaskan bagaimana mekanisme verifikasi ijazah para calon anggota DPRD Provinsi Banten dilakukan. Masyarakat berhak mengetahui apakah persyaratan administrasi tersebut sudah diperiksa sesuai aturan dan bagaimana proses memastikan keabsahannya,” ujar Puji, Kamis, 19 November 2026.

Puji juga menilai, keterbukaan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu maupun anggota legislatif yang telah memperoleh mandat rakyat.

Baca juga:  Bersama JMSI, KPU Kota Tangerang Wujudkan Pilkada Serentak Berintegritas

Dia berharap KPU tidak hanya menyampaikan bahwa dokumen persyaratan telah diterima, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan, standar verifikasi, serta mekanisme yang dapat ditempuh masyarakat apabila ingin meminta informasi.

UU Keterbukaan Informasi Publik Jadi Dasar Permintaan keterbukaan informasi tersebut memiliki landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dalam Pasal 2 ayat (1), undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Kemudian, Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa keterbukaan informasi bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, serta proses pengambilan keputusan publik.

Sementara Pasal 7 mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, KPU sebagai badan publik memiliki kewajiban memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca juga:  Apel Perdana, Pj Minta Seluruh OPD Saling Dukung Keberlanjutan Pembangunan di Masa Transisi

Meski demikian, akses terhadap dokumen pribadi tetap harus memperhatikan ketentuan informasi yang dikecualikan dan perlindungan data pribadi.

Karena itu, informasi mengenai proses verifikasi, persyaratan pendidikan, serta hasil pemeriksaan yang dapat dibuka kepada publik perlu dibedakan dari data pribadi yang dilindungi hukum.

KPU Banten Perlu Berikan Penjelasan
Selain UU Keterbukaan Informasi Publik, persyaratan pendidikan calon anggota DPRD juga diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.

Adapun proses verifikasi dokumen pencalonan menjadi bagian dari tahapan administrasi yang dilaksanakan KPU sesuai ketentuan peraturan pemilu.
Puji berharap KPU Provinsi Banten dapat memberikan penjelasan secara resmi mengenai bagaimana proses pemeriksaan dokumen pendidikan tersebut dilaksanakan pada Pemilu Legislatif 2024.

Baca juga:  Aktivis Oscar Pendong Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden

Menurutnya, transparansi menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.

Persoalan ini, lanjutnya, tidak seharusnya dipandang sebagai upaya mencari kesalahan seseorang. Sebaliknya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari hak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan demokrasi.

Masyarakat juga dapat menggunakan mekanisme permohonan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU.

Apabila permohonan tidak dipenuhi atau mendapatkan tanggapan yang tidak sesuai, pemohon dapat menempuh keberatan hingga sengketa informasi melalui Komisi Informasi sesuai prosedur yang berlaku.

Prinsipnya, keterbukaan informasi bukan ancaman bagi lembaga publik. Justru melalui transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dapat dibangun dan dipertahankan.

Pewarta: Lukman Hakim l Editor: AS04