BINGKAIKOTA.COM – Polemik rangkap jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin, yang juga menjabat Ketua PGRI Provinsi Banten periode 2024-2029, mendapat penjelasan dari Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi.
Unifah menjelaskan, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI, pengurus organisasi diperbolehkan menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan, termasuk Dinas Pendidikan. Adapun larangan rangkap jabatan yang diatur organisasi berkaitan dengan jabatan di partai politik.
Penjelasan tersebut disampaikan Unifah saat ditemui di Tangerang, Jumat, 13 November 2026, menyusul munculnya desakan evaluasi terhadap rangkap jabatan Jamaluddin.
Sebelumnya, Santos Law Firm (SLF) mendesak Gubernur Banten Andra Soni mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja Kepala Dindikbud Banten. SLF menilai rangkap jabatan tersebut berpotensi memengaruhi fokus, independensi, profesionalitas, dan efektivitas kerja.
Desakan itu disampaikan melalui Dokumen Pendapat Hukum Eksternal (External Legal Opinion) dan Nota Rekomendasi yang dilayangkan kepada Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten melalui Surat Nomor 101/SLF/LO-Eks/XI/2026.
Menanggapi persoalan batasan rangkap jabatan di tubuh PGRI, Unifah menyebut aturan organisasi memperbolehkan pengurusnya berada di lingkungan pemerintahan.
“Kalau di AD/ART kita itu boleh. Bahkan boleh banget, karena yang tidak boleh dilakukan itu adalah masuk atau merangkap jabatan di partai politik,” ujar Unifah.
Meski demikian, ia menjelaskan terdapat ketentuan struktural yang harus dipatuhi dalam kepengurusan PGRI. Misalnya, Ketua PGRI tingkat provinsi tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam kepengurusan PGRI tingkat kabupaten/kota.
Sebaliknya, pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk kepala dinas, dapat masuk dalam struktur organisasi sebagai dewan pakar maupun dewan kehormatan guru sepanjang memenuhi persyaratan.
“Sepanjang yang bersangkutan berkenan, eligible (memenuhi syarat), dan memenuhi persyaratan, why not? Yang tidak boleh itu misalnya Ketua PGRI Provinsi merangkap di pengurus PGRI Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Unifah juga menegaskan PGRI memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, dialog dan komunikasi menjadi pendekatan utama dalam menyelesaikan persoalan pendidikan maupun membangun hubungan dengan instansi pemerintahan.
“Kita ini tidak pernah bermusuhan dengan instansi manapun. Kita adalah mitra strategis. Di mana-mana, dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah,” pungkasnya.
Pewarta: Lukman Hakim l Editor: AS04
