Sejumlah kepala sekolah dasar negeri di Kota Tangerang mengaku resah setelah menerima kiriman buku BTQ dari salah satu penerbit, meski tidak pernah melakukan pemesanan sebelumnya.
Kiriman tersebut datang secara tiba-tiba ke lingkungan sekolah, tanpa didahului proses pengajuan kebutuhan, rapat internal, maupun persetujuan resmi dari pihak sekolah.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan kepala sekolah, mengingat mekanisme pengadaan bahan ajar semestinya dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Salah seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, situasi ini kerap menjadi pintu masuk praktik penekanan yang diduga melibatkan oknum tertentu.
“Kita pesen juga enggak, tahu-tahu datang. Biasanya nanti ada orang dinas yang kirim link pemesanan,” ujar sumber tersebut kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, pola seperti ini bukan kejadian baru. Ia menyebut, dalam beberapa kasus sebelumnya, pengiriman barang yang tidak dipesan sering kali diikuti dengan komunikasi informal yang mengarah pada kewajiban membeli atau menggunakan produk tersebut.
Lebih jauh, ia mengungkapkan kekhawatiran adanya tekanan psikologis terhadap pihak sekolah, terutama jika komunikasi tersebut dikaitkan dengan relasi struktural antara sekolah dan dinas pendidikan.
“Kalau sudah dikirim seperti itu, seolah-olah kita diarahkan untuk ambil. Apalagi kalau nanti ada pihak yang menghubungi dan membawa-bawa nama dinas, posisi kita jadi serba sulit,” tambahnya.
Sejumlah kepala sekolah lainnya juga dikabarkan mengalami hal serupa, meski memilih untuk tidak berbicara terbuka.
Mereka khawatir adanya konsekuensi administratif maupun hubungan kerja jika menyuarakan keberatan secara langsung.
Praktik pengiriman barang tanpa pesanan ini dinilai berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Terlebih jika berujung pada pembelian yang tidak melalui perencanaan, evaluasi, maupun skala prioritas yang jelas.
Selain itu, kondisi ini juga membuka ruang dugaan adanya permainan dalam distribusi bahan ajar, yang berpotensi merugikan keuangan sekolah dan mengaburkan tujuan utama pendidikan itu sendiri.
Para kepala sekolah berharap Dinas Pendidikan Kota Tangerang dapat memberikan penjelasan resmi terkait fenomena tersebut, sekaligus memastikan tidak ada praktik-praktik yang mengarah pada penekanan atau intervensi dalam pengadaan bahan ajar di sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kota Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait adanya pengiriman buku BTQ tanpa pesanan tersebut. [prh]
