BINGKAIKOTA.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang merespons terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.
Sebagai tindak lanjut, MUI Kota Tangerang akan memperkuat sosialisasi dan koordinasi lintas instansi untuk mencegah penggunaan serta penyalahgunaan vape, khususnya yang berkaitan dengan peredaran dan konsumsi narkotika.
Ketua MUI Kota Tangerang KH. Ahmad Baijuri Khotib, menjelaskan bahwa fatwa yang ditetapkan Komisi Fatwa MUI Pusat pada 6 November 2026 tersebut merupakan hasil kajian terhadap berbagai laporan dan informasi mengenai penggunaan rokok elektrik.
Menurutnya, salah satu pertimbangan penting dalam penetapan fatwa adalah potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya.
“Yang menjadi alasan kuat keluarnya fatwa ini adalah untuk menyelamatkan generasi dan para pengguna. Berdasarkan informasi dan fakta di lapangan, vape rawan disalahgunakan menjadi sarana penggunaan narkotika. Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ungkap Baijuri, Selasa, 10 November 2026.
Ia menegaskan, MUI Kota Tangerang akan menindaklanjuti ketetapan tersebut melalui sosialisasi kepada masyarakat dan organisasi keagamaan, termasuk MUI di tingkat kecamatan.
Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan bersama Pemerintah Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memetakan kondisi penggunaan vape serta merumuskan langkah pencegahan sesuai kewenangan masing-masing.
”Peran MUI dalam menindaklanjuti fatwa lebih difokuskan pada edukasi, sosialisasi, pendataan, dan koordinasi. MUI bukan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penindakan atau menutup tempat usaha yang menjual vape,” papar Bajuri.
Lanjutnya, pelaksanaan pengawasan dan penegakan aturan tetap membutuhkan keterlibatan pemerintah serta aparat penegak hukum.
“MUI bukan dalam kapasitas sebagai eksekutor. Fatwa ini akan kami sosialisasikan dan koordinasikan dengan pemerintah daerah, Polres, serta BNN. Kami juga perlu mengetahui seberapa besar penggunaan vape di Kota Tangerang agar langkah pencegahannya lebih tepat,” jelas Bajuri.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dalam menyampaikan fatwa kepada masyarakat. MUI Kota Tangerang akan mendorong organisasi keagamaan dan masyarakat untuk ikut melakukan edukasi, pengawasan lingkungan, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan vape.
”Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan masyarakat tanpa menimbulkan keresahan,” kata Bajuri.
Sebagai informasi, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan bahwa penggunaan vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ketentuan tersebut juga mencakup penyalahgunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik.
Pewarta: Sugianto Wijaya l Editor: AS04
