Bingkaikota.com – Anggota DPR RI, Wahidin Halim (WH), memberikan kritik terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan indikasi penyimpangan anggaran serta insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan pelajar di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
Meskipun mendukung visi besar program ini, mantan Gubernur Banten tersebut menilai praktik di lapangan masih jauh dari harapan dan penuh dengan persoalan komplikasi.
Wahidin mengakui bahwa konsep MBG merupakan langkah positif Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Namun, ia menyayangkan lemahnya pengawasan dalam tata kelola distribusinya.
“MBG itu sebuah program presiden cukup bagus. Konsepnya untuk mencerdaskan anak-anak kita, anak-anak bangsa. Cuma dalam pengelolaannya itu syarat dengan korupsi,” ujar Wahidin dalam pernyataannya yang di unggah di akun media sosial miliknya.
Ia bahkan membeberkan temuan timnya di lapangan mengenai nilai riil makanan yang dibagikan kepada siswa yang diduga jauh di bawah standar anggaran yang ditetapkan.
“Barusan kita foto, kalau kita hitung, gak sampai 7 ribu itu [biaya per porsi] satu anak,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wahidin mengungkap kejadian fatal yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di belakang kediamannya yang dikelola oleh Yayasan Banten Hebat.
Pada Rabu 8 April 2026, makanan yang diproduksi unit tersebut diduga menyebabkan hampir 100 siswa mengalami keracunan serius.
“Dapur atau SPPG yang ada di belakang rumah saya, yang dikelola oleh Yayasan Banten Hebat, terjadi keracunan makanan yang diberikan pada hari Rabu tanggal 8. Karena diberikan telur pakai mayonis,” jelasnya.
Korban meliputi siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMK Farmasi, termasuk santri di Pesantren WH Tahfidz.
“Hampir 100 orang, anak-anak SMA, SMK Farmasi, anak TK, tengah malam terserang penyakit buang-buang air, perutnya melilit, dan juga ada yang muntah. Nah, ini berbahaya,” tegas Wahidin.
Menanggapi rentetan masalah ini, Wahidin menyatakan akan mengambil langkah formal untuk mengevaluasi program tersebut agar tidak terus merugikan masyarakat.
“Oleh karena itu, akan saya laporkan kepada Badan Gizi Nasional. Jadi, MBG ternyata memang belum dikelola secara baik. Sebagai anggota DPR RI, ini menjadi catatan saya,” katanya.
Ia juga menegaskan tidak akan segan untuk menyampaikan langsung temuan tersebut kepada kepala negara.
“Saya sampaikan bila perlu ke Presiden. Jadi kalau sekarang banyak orang yang mengkritik, ya memang dalam praktiknya masih terjadi itu banyak persoalan yang sudah komplikasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Akurat Banten masih menggali informasi lebih jauh dan berupaya mengkonfirmasi pihak pengelola SPPG Banten Hebat serta Satuan Tugas MBG Kota Tangerang.
Pewarta: Ade Saputra
Editor: Lukman
