TANGERANG, Bingkaikota.com – Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) paket videotron pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Tangerang hilang pada SIRUP. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja saat dirinya memantau RUP Diskominfo TA.2025, pada Sabtu 15 Maret 2025.
Sebelumnya disampaikan oleh Umar bahwa pihaknya telah menyampaikan surat Somasi kepada Diskominfo Kota Tangerang sebanyak dua kali terkait dengan penyebutan merk tertentu pada informasi RUP.
“Sebelumya kami telah meluangkan surat somasi sebanyak dua kali kepada Diskominfo Kota Tangerang terkait dengan adanya dugaan bahwa penyebutan merk dan spesifikasi barang untuk paket pengadaan videotron tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 Perpres PBJ nomor 12 tahun 2021, karena merk videotron tersebut bukan merupakan produk Dalam Negeri, walaupun sudah bersertifikat SNI dan dilaksankan dengan metode Pemilihan E-Purcasing,” ujarnya.
Lebih lanjut Umar menyampaikan, bahwa setelah dilangkan surat Somasi kedua, pihak Diskominfo memberikan tanggapan atas surat somasi kami dengan nomor surat : B/40/300.2.11/III/2025 tertanggal 14 Maret 2025. “Dalam isi surat tersebut disampaikan bahwa Diskominfo telah melakukan perubahan rincian spesifikasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku yang akan diusulkan pada tahun anggaran perubahan 2025 dan pelaksanaanya mengacu pada ketentuan yang berlaku,” terangnya.
Setelah menerima dan membaca surat balasan dari Diskominfo tersebut, Umar mengatakan bahwa secara tidak langsung pihak Diskominfo mengakui telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal 19 Perpes PBJ 12/2023. Hal ini juga terlihat dengan hilang ya informasi RUP videotron dengan kode RUP : 54090546 pada SIRUP LKPP.
“Hilangnya informasi RUP paket pengadaan Videotron dengan menunjukan bahwa pihak Diskominfo mengakui telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan,” tegas Umar
Mensoal hilangnya informasi RUP paket pengadaan Videotron pada SIRUP LKPP. Umar mengungkap kecurigaan adanya pihak-pihak yang merasa terusik atas kritik yang kami sampaikan, kami menduga paket pengadaan Videotron ada oknum yang menjadi pengendali.
“Sepertinya ada pihak yang merasa terusik atas kritik yang kami sampaikan dan kami mengendus adanya oknum yang menjadi pengendali,” ungkapnya.
Dirinya pun menambahkan, bahwa pada tahun 2024 pengadaan Videotron gagal dilaksanakan dan dengan persoalan yang sama yaitu menyebutkan spesifikasi merk tertentu pada DPA dan Detail informasi RUP, jangan sampai tahun ini paket tersebut juga gagal dilaksanakan.
“Tahun 2024 paket pengadaan Videotron gagal dilaksanakan, tahun ini berpotensi gagal dilaksanakan, ada apa sebenarnya,apa ada pihak yang merasa panik?,” tandas Umar.(red)
