TANGERANG, BINGKAIKOTA.COM – Menyoroti kegiatan tari massal pada Rabu 11 Desember 2024 mendatang yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten, Jaringan Andra Soni Untuk Rakyat (JANUR) Banten menyoroti kegiatan tersebut yang terkesan diduga hanya menghamburkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banten.
Ketua JANUR Banten, Gaos atau yang akrab disapa Bang BG menyebut, bahwa jika kegiatan tersebut tetap dilaksanakan menurutnya kegiatan tersebut tidak elok dan kurang tepat sasaran.
“Sekarang kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik- baik saja. Seharusnya Dindik Pemprov Banten harus lebih jeli dan paham kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini dalam masa transisi kepemimpinan bukan untuk eporia. Sedangkan masyarakat tengah menghadapi musibah banjir,” ujarnya, Selasa 10 Desember 2024.
Menurutnya, kegiatan tersebut hanya menghambur- hamburkan anggaran, apalagi wali murid dibebankan untuk menyewa pakaian, make up dan memakai kaos warna hitam untuk kegiatan tarian massal esok.
“Seharusnya Dindik Banten fokus pada penyelesaian tugas dan programnya lain yang lebih urgent dan mendesak untuk masyarakat Banten, serta penanganan bencana banjir yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak,” ungkap BG.
Pada kegiatan transisi diakhir tahun ini, BG mengungkapkan, bahwa kegiatan tersebut seharusnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan, dan bukan untuk kegiatan seremonial (Rekor Muri).
“Dindik Banten seharusnya memahami prioritas yang lebih penting saat ini. Masa transisi di penghujung tahun seharusnya dimanfaatkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan yang lain, bukan malah sibuk kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran sangat fantastis,” jelasnya.
Sebagai upaya untuk menyuarakan aspirasi dan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif dari masyarakat dalam memastikan penyelenggaraan Dindik Banten yang efektif dan berkeadilan (good goverment). Untuk itu, dirinya juga meminta kepada DPRD Provinsi Banten dan APH untuk ikut serta mengawasi anggaran kegiatan tersebut.
“Jangan sampai adanya kegiatan ini akan menjadi bumerang dan begitu besar anggaran yang dipakai hanya untuk kegiatan seremonial Tari massal (Rekor Muri) dan hanya untuk menguntungkan sebelah pihak dan menghabiskan anggaran,” tutupnya.(red)
